Ribuan Masa Aksi, Front Rakyat Buol Bersatu, Demo di DPRD Buol atas Perampasan Lahan Masyarakat oleh PT Hardaya Inti Plantations (HIP)

INDONESIASATU.CO.ID:

BUOL - Front Rakyat Buol Bersatu melakukan aksi unjuk rasa, kamis 25/01/2018, guna memprotes beberapa hal di antaranya permintaan pihak perusahaan untuk menambah luas areal lokasi sekitar 10 ribu heto are dan adanya ujaran kebencian yang dilakukan oknum perusahaan PT Hardaya Inti Plantations(HIP) yang diduga telah melakukan penghasutan terhadap masyarakat Kabupaten Buol.

Ribuan masa aksi tersebut terdiri dari para petani,nelayan,pedagang dan  pemuda Kabupaten Buol, pegawai negeri sipil,para kepala desa dan yang bertindak sebagai koordinator lapangan (Korlap) (Jasmin Karim) serta sejumlah orator, Rusli Olii, Moh Taufik Intam, Aripin Hasim, serta yang dijuluki si LIDAH API Edy Idris.

Aksi tersebut merupakan dampak dari permintaan pihak perusahaan kepada pemerintah daerah untuk memberikan rekomendasi tentang terminal khusus (tersus) untuk bongkar muat minyak kelapa sawit atau tempat penampungan CPO milik perusahaan PT HIP yang berada di kelurahan Kumaligon yang hingga kini belum membuahkan hasil.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa setelah tidak terpenuhi keinginan pihak perusahaan maka akan mengancam melakukan penutupan secara keseluruhan aktifitasnya sehingga para pekerja mengancam kepada pemerintah daerah untuk melakukan demo besar-besaran pada tanggal 29 januari 2018.

Masa pendemo yang berjumlah begitu besar berdatangan dari berbagai penjuru wilayah Buol dengan serentak meneriakan kepada pihak kepolisian buol untuk mengusut tuntas adanya dugaan ujaran kebencian sekaligus mengantarkan laporannya kepada kapolres buol AKBP Budi priyanto SIK melalui tiga pelapor yang dipimpin oleh Andrie Wawan.

Setelah usai melakukan aksi di Mapolres Buol masa aksi melanjutkan rutenya menuju kantor dewan perwakilan rakyat Kabupaten Buol (DPRD BUOL) guna melakukan rapat dengar pendapat (RDP)yang diterima sembilan angota DPRD, yakni  Wakil ketua II DPRD Kab Buol partai PPP Moh Nasir Daimaroto SH MH), (partai Gerindra H. Makakeno Daibole), (Partai PDIP Amir ST), (Partai PKB Jamrin Sinyor), (Partai Demokrad Sahrum B Sihira), (Partai PDIP Risna Saleh), (Sahamin partai PAN), (Partai Nasdem Kartini S Midu) (Partai PKPI Abdulahrahman).

Dalam rapat dengar pendapat tersebut masa aksi memberikan sejumlah tuntutan yaitu .meminta untuk menghentikan perampasan tanah di Kabupaten Buol yang berada pada empat kecamatan, Momunu, Tiloan, Bokat dan Bukal seluas 10 ribu hekto are, mendukung pemerintah daerah untuk memindahkan lokasi terminal khusus milik perusahaan yang berada di kelurahan Kumaligon, serta meminta untuk membatalkan pengukuhan tata batas wilayah kawasan 10 ribu hekto are,mengecam oknum anggota DPRD tentang rekomendasi yang dikeluarkan pada tanggal 18 januari 2018 yang lalu,dan meminta untuk mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan reforma agraria kabupaten buol,serta meminta untuk menindak tegas terhadap oknum pejabat yang telah menandatangani rekomendasi tanah 10 ribu hekto are,
 
pada pertemuan kali itu masa mendapat respon serta mendapat dukungan penuh dari sejumlah anggota DPRD dengan  memberikan rekomendasi sebagai berikut,pihak dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buol akan menyurat kepada presiden,gubernur dan bupati buol untuk tidak mengeluarkan izin perkebunan penambahan 10 ribu hekto are yang sudah diajukan oleh PT Hardaya Inti Plantations,DPRD juga merekomndasikan kepada pemda untuk melakukan pelarangan kepada pihak perusahaan untuk tidak menggunakan jalan daerah maupun nasional,serta DPRD mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi dan tempat terminal khusus(pelabuhan)kepada PT HIP, dan DPRD juga mendukung langkah proses hukum dalam hal ujaran kebencian terhadap oknum PT HIP,

Rekomndasi tersebut tertanggal 25 januari 2018 dan ditandatangani oleh wakil ketua dua  dewan perwakilan rakyat kabupaten buol,Moh Nasir daimaroto SH.MH..dengan Nomor:170.2/03/PIM-DPRD/2018. (Rahmat)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita