Andri Wawan, SH: Tamu Menggugat Pemilik Rumah, Refleksi Ekspansi Sawit di Kabupaten Buol

INDONESIASATU.CO.ID:

OPINI - Kehajatan Sektor Kehutanan, dan Sektor Perkebunan Sawit tidak saja menimbulkan kerusakan ekologis, namun juga menyebabkan kerugian keungan negara yang jumlahnya fantatis, hal ini dapat dibuktikan melaui temuan hasil pengukuran Satuan Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2013 ditemukan fakta bahwa terdapat areal perkebunan sawit yang berada di luar Hak Guna Usaha PT Hardaya Inti Plantations (Group PT. Cipta Cakra Murdaya) dengan total luas + 5.190 Ha,  yang terdiri atas Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) , Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL). 

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kerugian keuangan negara di hitung dengan asumsi 1 Ha dapat menghasilkan 24 M3 kayu dan serta perhitungan kerugian keuangan negara di dapat dari antara potensi penerimaan negara dari dari dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan (PSDH) dikurangi pendatan negara yang diterima.

Pembiaran terhadap adanya kerugian keuangan negara terus berlangsung sampai saat ini terhadap Group PT. Cipta Cakra Murdaya terus beroprasi di Kabupaten Buol, walau tanpa legalitas Izin Usaha Perkebunan oleh pihak yang berkompoten yaitu : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatanan, Kementerian Perkebunan , Kejaksaan dan Kepolisian. Kasus Suap yang pernah di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012 terkait pembiaran aktivitas perkebunan llegal PT CCM, seluas + 5.190 Ha sebagai bukti kekuatan uang yang dimiliki pihak PT. Cipta Cakra Murdaya  efektif meredam dan membungkam mantan Bupati Buol, Amran Batalipu.

Keadaan tersebut, pernah dilaporkan Pemeritah Daerah Kabupaten Buol kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap adannya aktivitas kebun PT.CCM di areal kawasan hutan, pada awalnya pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan menyatakan terdapat bukti yang kuat adanya pelanggaran perubahan fungsi kawasan hutan yang dilakukan PT. CCM dan akan tetapi di akhir kesimpulan penyidikan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan menyatakan tidak cukup bukti adanya pelanggaran, bukan itu saja pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun 2017 telah menyetujui pelepasan kawasan hutan luas ± 10.028 Ha kepada PT. CCM tanpa dasar dan alasan hukum (termasuk luas + 5.190 Ha tanpa Legalitas IUP dan Izin Lokasi), dan lokasi yang disetujui tersebut direncankan sebagai pencandnagan kawasan Agropolitan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Buol No 04 Tahun 2012. Sebagian dalam lokasi ini Pemda Kabupaten Buol telah melaksanakan pembagian tanah seluas + 8.800,341 Ha telah disertifikat yang dibagikan kepada 45000 KK serta rencana pengembengan sapi potong yang DED telah selesai dikerjakan dan pembangunan fisiknya dilaksanakan pada tahun 2018, namun itu semua tidak dihiraukan pihak kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Kasus tersebut menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dan pendekatan penegakan hukum masih terpaku pada penggunaan UU Kehutanan, UU Perkebunan hampir bisa dipastikan disektor kehutanan khususnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan sulit ditangkap, karena UU Kehutanan diarahkan pada pertanggunjawaban administratif sehingga aktor, kartel, mafia sulit disektor perkebunan bisa lepas atau dari jerat hukum.

Kinerja penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan kehutanan dan Kejahatan perkebunan dalam kasus ini melaui regulasi  sektoral (UU Kehutanan dan UU Perkebunan)  hasilnya masih jauh dari optimal seringkali mengalami kendala dalam proses penegakan hukum.

Selain kegagalan pemberantasan kejahatan kehutanan dan perkebunan sala satunya disebabkan dis-orientasi dan kordinasi penegakan hukum yang tidak berhasil menjerat aktor utama. Sebabnya adalah lemahnya penegakan undang undang kehutanan dan perkebunan sebagai instrumen yang digunakan pengakan hukum dalam pemberantasan kejahatan kehutanan dan perkebunan.

Penggunaan UU Tipikor salah satu alternatif penting dalam pemberantasan mafia disektor kehutanan dan pekebunan. kekuatan pendekatan menjerat pelaku kejahatan sektor perkebunan dan kehutanan dengan UU Tipikor: muatan materi pengaturannya, yaitu  jenis koruspsi merugikan keungan negara, suap menyuap, gratifikasi yang dapat menjerat pelaku koruspi kehutanan dan perkebunan dan ancaman pidanan minimal dan lebih berat dari undang undang lainnya, disamping itu UU Tipikor menjerat individu, korperasi penyitaan dan recovery  melaui denda dan uang pengganti.

Olehnya Lembaga Investigasi dan Advokasi Rakyat (LENTORA) Sulawesi Tengah melayangkan tuntutan:

  1. Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengusutan tuntas dugaan kerugian keuangan negara yang dilakukan (Group PT. Cipta Cakra Murdaya) terkait dengan areal perkebunan sawit yang berada di luar Hak Guna Usaha PT Hardaya Inti Plantations (Group PT. Cipta Cakra Murdaya) dengan total luas + 5.190 Ha,  yang terdiri atas Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) , Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL). 
  2. Usut tuntas dugaan Korupsi pada oknum di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup memberikan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan pada PT.Hardaya Inti Plantations seluas ± 10.028 Ha di Kabupaten Buol pada tahun 2017 (cakupan arealnya termasuk pada angka 1 di atas) tanpa dasar dan alasan menurut peraturan perundang undangan.
  3. Tangkap aktor, kartel, mafia yang terlibat melindungi/membekingi kejahatan perkebunan dan kejahatan kehutanan yang dialkukan group PT. Cipta Cakra Murdaya) terkait dengan aktivitas perkebunan ilegal di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.
  4. Hentikan Perampasan tanah di kecamatan Bokat, Momunu dan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dan Wujudkan Reformasi Agraria melalui Program daerah Tanah Untuk Rakyat (TAURA).

Penulis:Andri Wawan, SH
Direktur Umum Lembaga Investigasi dan Advokasi Rakyat (LENTORA) Sulawesi Tengah

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita